Contoh Surat Pengajuan Pensiun Dini Pns

TEMPO.CO
,

Jakarta

–Secara masyarakat, sendiri Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan memasuki periode pensiun pasca- memecahkan had atma kerja yang telah ditentukan internal undang-undang nan main-main. Namun, dengan mempertimbangkan syarat dan alasan tertentu, bukan tak barangkali PNS boleh mengajukan pensiun prematur. Selain itu, pengajuan pensiun prematur juga memerlukan berkas persyaratan yang harus dipersiapkan.

Melansir laman resmi Fisik Kepegawaian Negara (BKN), pensiun dini ialah permintaan bermula PNS kerjakan menjalani periode purna tugas sebelum tenggat senggat usia pensiun nan dimiliki. Dalam situasi ini, pensiun prematur termasuk dalam pelengseran atas permintaan koteng (APS) oleh PNS karena pertimbangan tertentu nan berwatak mendesak.

Ketentuan seputar takat arwah minimal PNS yang boleh mengajukan pensiun dini, tertuang kerumahtanggaan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017. Diterangkan pada PP tersebut, seorang PNS yang mutakadim berumur minimal 45 tahun dan telah mengabdi dengan masa kerja paling sedikit 20 periode dapat mengajukan pensiun dini dengan hak pensiun (skema 45:20). Kedua persyaratan ini berperangai kumulatif, artinya semua syarat tersebut harus dipenuhi.

Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Aparatur Sipil Negara Pasal 87 Gerbang Pemberhentian, terdapat lima kondisi tertentu yang memungkinkan seorang PNS bisa mendapatkan purnabakti dini, antara lain:

1. Meninggal dunia
2. Cak jongkok atas petisi sendiri
3. Mencapai tenggat spirit pensiun (BUP)
4. Adanya kebijakan pemerintah atau perampingan organisasi yang berakibat plong pensiun dini
5. Tidak dapat menjalankan tugas dengan baik karena tidak cakap baik secara jasmani ataupun rohani.

Tentang ikat-berkas dokumen persyaratan yang harus dipersiapkan PNS sebelum mengajukan purnakarya dini, per daerah mungkin akan farik-tikai. Belaka, pada kebanyakan, sama dengan dilansir dari


Indonesia.go.id

, PNS harus menyiagakan kopi sebagai berikut:

1. Arsip pengantar berpokok Komandan Pendiri Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing yang ditujukan kepada penasihat Badan Kepegawaian Negara (BKN)
2. Surat petisi pensiun dari yang bersangkutan
3. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani makanya PNS yang bersangkutan atau janda/balu/anaknya
4. Fotokopi Surat Keterangan (SK) Primadona Personel Negeri Sipil (CPNS) CPNS dan PNS (legalisir)
5. Fotokopi sah Dokumen Keputusan tinggi keladak (legalisir)
6. Fotokopi sah surat nikah
7. Fotokopi lazim surat keputusan akte kelahiran/kenal lahir momongan
8. Surat keterangan kematian berbunga kepala kelurahan/desa/camat (jika purnakarya karena meninggal)
9. Surat pemberitahuan janda/duda dari kelurahan/desa/camat (seandainya janda/duda)
10. Fotokopi sah daftar tanggungan diketahui penasihat kelurahan/desa/camat
11. Sepan foto matra 3X4 sebanyak 5 kenur

HARIS SETYAWAN

Baca: Perenggan Usia Purnabakti PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional, Arwah Berapa?

Cak acap update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di saluran Kabel “Tempo.co Update”. Klik
https://t.me/tempodotcoupdate
 lakukan menyatu. Ia perlu meng-install tuntutan Telegram justru dahulu.