Jual Motor Tanpa Bpkb

Pidana

6 Uang pelicin Lega hati Jual Beli Pengambil inisiatif Tamatan

Dokumen apa yang menunjukkan bukti kepemilikan media bermotor dalam menjual/membeli media bermotor? Apakah STNK disebut sebagai bukti kepemilikan? Bagaimana hukumnya jual beli media yang sahaja menggunakan STNK? Amankah?

circle with chevron up

Pada prinsipnya, fungsi STNK bukanlah umpama bukti kepemilikan kendaraan bermotor, melainkan belaka sebagai bukti legitimasi pengoperasian alat angkut bermotor. Adapun sahifah nan yaitu bukti kepemilikan alat angkut bermotor adalah BPKB.

Kalau jual beli motor lepasan atau mobil bekas dilakukan tetapi memperalat STNK, patut dicurigai ini modus penipuan berpangkal kendaraan bermotor hasil curian, sebab berisiko hukum kepemilikan pentolan mantan atau mobil jebolan menjadi tidak terlegitimasi karena tidak ada BPKB. Untuk itu, untuk mengantisipasi permasalahan hukum di lusa, kami mensyurkan Anda tetap mempersunting BPKB sebagai bukti kepemilikan dalam membahu, tidak hanya STNK.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran berasal artikel dengan judul



Risiko Hukum Jual-Beli Kereta angin Penggagas Sekadar Cak semau STNK-nya






yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama boleh jadi dipublikasikan pada Selasa, 19 Februari 2019.

Registrasi Kendaraan Bermotor

Pada prinsipnya, setiap sarana bermotor, tersurat sepeda pencetus, terlazim diregistrasikan. Registrasi tersebut menghampari:

  1. Registrasi kendaraan bermotor baru, mencengap:
  1. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya;
  2. Penerbitan Resep Empunya Media Bermotor (“BPKB”); dan
  3. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“STNK”) dan Tanda Nomor Ki alat Bermotor (“TNKB/Plat Nomor”).

  1. Registrasi peralihan identitas kendaraan bermotor dan pemilik;
  2. Registrasi ekstensi kendaraan bermotor; dan/atau
  3. Registrasi pengabsahan kendaraan bermotor.

Registrasi kendaraan bermotor bertujuan cak bagi:

  1. tertib administrasi;
  2. pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia;
  3. mempermudah penyidikan pengingkaran dan/atau kejahatan;
  4. perencanaan, operasional penyelenggaraan dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  5. perencanaan pembangunan kebangsaan.

Penerbitan dan pemberian BPKB, STNK, dan TNKB kepada pemilik kendaraan bermotor merupakan etiket bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi maka itu kepolisian.
Jadi, beralaskan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerbitan dan pemberian BPKB, STNK serta TNKB kepada tuan kendaraan bermotor merupakan tanda bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi makanya kepolisian. Dengan demikian, STNK bukanlah tanda/bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Kopi Bukti Kepemilikan Ki alat Bermotor

Karena STNK bukanlah bukti kepemilikan kendaraan bermotor, lantas segala yang menjadi bukti kepemilikan alat angkut bermotor itu? Buat menjawabnya, kita perlu segala yang dimaksud dengan BPKB, STNK, dan TNKB bersendikan
Perkapolri 7/2021:

  1. Sendi Empunya Alat angkut Bermotor (BPKB)
    yaitu
    tembusan pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor
    (“ranmor”) yang diterbitkan Polri dan berisi identitas ranmor dan pemilik, yang berlaku selama ranmor tak dipindahtangankan.
  2. Tembusan Keunggulan Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yaitu tindasan yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor yang berbentuk kopi alias rangka lain yang diterbitkan Polri yang weduk identitas pemilik, identitas ranmor dan masa bermain termasuk pengesahannya.
  3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yaitu label regident ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor konkret pelat ataupun berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri.
Baca :   Burung Hantu Celepuk Besar

Bersumber penjelasan tersebut, yang adalah bukti kepemilikan pit pemrakarsa adalah
BPKB. Sedangkan STNK dan TNKB hanya berfungsi sebagai bukti legitimasi operasionalisasi media bermotor. Makara menjawab tanya Anda, STNK tak bisa dijadikan umpama bukti kepemilikan besikal inisiator, melainkan BPKB.

Meski demikian, STNK dan TNKB wajib dilengkapi dan dibawa oleh sopir ki alat bermotor. Keadaan ini terdepan sekali, sebab membawa kendaraan bermotor tanpa STNK dan TNKB merupakan tindak pidana lalu lintas sebagaimana diatur dalam
Pasal 288 ayat (1) dan Pasal 280 UU LLAJ:

Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ

Setiap bani adam nan mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan nan
bukan dilengkapi dengan Kopi Merek Nomor Kendaraan Bermotor
atau Surat Nama Coba Alat angkut Bermotor yang ditetapkan makanya Kepolisian Negara Republik Indonesia begitu juga dimaksud kerumahtanggaan Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan meja hijau lokap paling kecil lama 2 rembulan alias denda paling banyak Rp500 mili.

Pasal 280 UU LLAJ

Setiap insan yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang
tidak dipasangi Stempel Nomor Sarana Bermotor
yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan mahkamah kurungan paling lama 2 bulan ataupun denda paling kecil banyak Rp500 ribu.

Pentingnya BPKB dalam Jual Beli Motor Bekas

Karena BPKB berfungsi sebagai dokumen legitimasi kepemilikan suatu wahana bermotor, maka status keberlakuannya terampai pada terserah atau tidaknya hijrah kepemilikan kendaraan bermotor, yang salah satunya dapat terjadi akibat bisnis, sama dengan diatur dalam
Pasal 70 ayat (1) UU LLAJ:

Taktik Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan.

Dalam kejadian kepemilikan wahana bermotor beralih, misalnya dijual atau dihibahkan, maupun buku registrasi hilang atau rusak, maka pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada kepolisian. Pelaporan ini disampaikan kepada kepolisian di palagan kendaraan bermotor tersebut terakhir diregistrasi.

Baca :   Minimal Deposit Olymp Trade

Sebagaimana diterangkan sebelumnya, kepemilikan kendaraan bermotor boleh beralih karena dijual. Secara hukum, ulah jual beli dedengkot lepasan ini mengacu plong
Pasal 1457 KUH Pidana:

Jual beli yakni satu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya kerjakan menyerahkan suatu produk, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak, buru-buru setelah sosok-sosok itu mencapai kesepakatan tentang komoditas tersebut beserta harganya, lamun produk itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Akan hanya, perlu dicermati bahwa kulak sreg dasarnya ialah suatu persetujuan (perjanjian). Maka dari itu, meski terjadi persetujuan/perjanjian yang baku, terbiasa dipenuhi 4 syarat berikut:

  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan buat menciptakan menjadikan satu perikatan;
  3. Suatu pokok permasalahan tertentu;
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dengan demikian,
komersial pelopor eks atau oto bekas tidak dapat hanya memperalat STNK, karena fungsi STNK bukanlah sebagai bukti kepemilikan, tapi hanya andai bukti legitimasi suatu kendaraan bermotor beroperasi.

Jika jual beli inisiator mantan ataupun otomobil bekas hanya menggunakan STNK, patut dicurigai ini merupakan modus penipuan atau ki alat bermotor hasil gasakan, sebab terdapat risiko hukumnya yaitu kepemilikan sepeda motor alumnus menjadi enggak terlegitimasi karena tak ada BPKB. Kerjakan itu, guna mengantisipasi persoalan hukum di kemudian periode, kami menyarankan Kamu lamar BPKB sebagai bukti kepemilikan dalam memikul tokoh ajang, enggak hanya STNK.

Selain itu, peristiwa ini juga untuk menghindari risiko hukum yang mungkin terjadi, yakni menghindari karas hati internal jual beli tokoh tamatan maupun oto lulusan, salah satunya penipuan. Kalau terjadi pengelabuan berarti telah terjadi satu sebab yang terlarang, sehingga enggak memenuhi unsur persepakatan dalam
Pasal 1320 KUH Majelis hukum. Ketika penipuan terjadi, maka penipuan tersebut dapat dijadikan pangkal bagi membatalkan suatu jual beli penggerak mantan. Tetapi, pada praktiknya tak semudah itu membatalkan satu jual beli. Galibnya pelaku penipuan membawa kabur persen korban dan tak mengembalikannya.

Baca :   Contoh Surat Pengembalian Uang

Uang sogok Syariat Jual Beli Biang kerok Bekas

Dalam bagan meminimalisir risiko hukum pengelabuan dari jual beli biang keladi ataupun mobil ajang, berikut tips aman membeli kendaraan bekas menurut
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI):

  1. Perhatikan dokumen kendaraan dan periksalah keasliannya

Dokumen sarana yang diperiksa yaitu STNK dan BPKB. Jika Anda ragu, mintalah pesiaran ke kepolisian. Cocokkan amanat nan ada pada STNK, sama dengan warna sarana, nomor mesin, nomor bentuk dan tahun pembuatan dengan kondisi fisik motor alumnus ataupun mobil bekas.

  1. Perhatikan tahun pembuatan dan angka di
    speedometer

Perhatikan tahun pembuatan media dan nilai nan ada di
speedometer, apakah wajar atau ada kejanggalan.

  1. Cek mesin kendaraan

Jangan hanya memperhatikan kemulusan raga kendaraan saja namun lakukan pengecekan mesin gembong alumnus alias oto arena. Jika awam, maka datanglah dengan teman nan tahu mengenai mesin.

  1. Utamakan bakal membeli dari tuan pertama, karena akan mengetahui track record
    kondisi alat angkut. Jika informasi kendaraan berbunga berpokok iklan, tanyakan kepada pemasang iklan apakah dia mempunyai inisiator medan bukan yang dijual. Jikalau jawabnya terserah motor nan tak, maka orang itu yakni calo, tidak empunya purwa.
  2. Hindari alat angkut yang masih menjadi jaminan kredit pada pihak ketiga.
  3. Jangan mudah tergiur dengan harga yang murah

Carilah deklarasi harga pasaran terbit inisiator lulusan atau mobil tamatan tersebut sebelum melakukan penawaran. Lakukan pembayaran dengan mandu
cash and carry. Kalau pemasukan dengan transfer maka lakukanlah bersama-sama dan segera harap kendaraannya. Serta mintalah fotokopi tanda pengenal si pemilik yang masih berlaku, untuk keperluan balik nama kendaraan.


Seluruh informasi hukum nan ada di Klinik hukumonline.com disiapkan amung – mata lakukan maksud pendidikan dan berkepribadian mahajana (tatap

Pernyataan Pembalikan

sepenuhnya). Untuk mendapatkan wejangan hukum distingtif terhadap kasus Anda, konsultasikan serempak dengan
Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban berasal kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perbicaraan;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 akan halnya Cipta Kerja;
  4. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 adapun Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Bacaan:

Yayasan Kerangka Konsumen Indonesia (YLKI), diakses pada 18 Februari 2022, pukul 14.00 WIB.

Tags:

Jual Motor Tanpa Bpkb

Source: https://www.hukumonline.com/klinik/a/6-tips-aman-jual-beli-motor-bekas-lt5c6a835f6bf36

Check Also

Build Gusion Tersakit Jess No Limit

Build Gusion Tersakit Jess No Limit Build Gusion Mobile Legends yang tak lain ialah aditokoh …